Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, baru-baru ini memberikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan yang beredar mengenai dugaan korupsi berupa pemberian gratifikasi yang menyeret nama institusi MPR RI. Klarifikasi ini muncul setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan satu orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi di lingkungan MPR RI.
KPK sendiri telah mulai melakukan pemanggilan terhadap sejumlah saksi terkait dengan kasus dugaan gratifikasi pengadaan di lingkungan MPR RI. Penyidik KPK saat ini masih terus mendalami perhitungan secara pasti terkait jumlah gratifikasi yang diduga diterima oleh tersangka.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pihaknya masih terus menghitung dan mendalami berbagai informasi terkait pengadaan apa saja yang terkait dengan penerimaan gratifikasi tersebut. Ia menambahkan bahwa KPK akan menyampaikan konstruksi perkara secara utuh dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atau ditetapkan sebagai tersangka pada saat yang tepat.
Menurut informasi yang beredar, tersangka diduga menerima gratifikasi berupa uang senilai kurang lebih Rp 17 miliar. Namun, Budi Prasetyo belum bisa mengungkap identitas sosok yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Siapa Saja yang Terlibat dalam Kasus Dugaan Gratifikasi Ini?
Siti Fauziah menegaskan bahwa kasus ini merupakan perkara lama yang terjadi antara rentang waktu 2019-2021. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan unsur pimpinan MPR RI, baik yang lama maupun yang saat ini menjabat, dalam kasus ini. Kasus ini merupakan kelanjutan dari proses penyelidikan yang sebelumnya telah dilakukan dan saat ini ditingkatkan menjadi penyidikan.
Salah satu nama yang disebut-sebut terkait dengan kasus ini adalah Fahmi Idris, yang pada tahun 2020 menjabat sebagai Kelompok Kerja Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (Pokja-UKPBJ) di Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Selain itu, Cucu Riwayati, yang menjabat sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengiriman dan Penggandaan pada Setjen MPR RI Tahun 2020, juga diperiksa sebagai saksi.
Siti Fauziah menjelaskan bahwa kasus ini merupakan tanggung jawab administratif dan teknis dari sekretariat, dalam hal ini Sekretaris Jenderal MPR RI pada masa itu, yaitu Bapak Dr. Ma’ruf Cahyono, SH, MH.
Bagaimana KPK Menindaklanjuti Kasus Ini?
KPK terus melakukan pendalaman terhadap kasus ini dengan memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Tujuan dari pendalaman ini adalah untuk mengungkap secara jelas konstruksi perkara dan menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana korupsi ini.
KPK juga berjanji akan menyampaikan informasi terbaru mengenai perkembangan kasus ini kepada publik secara transparan dan akuntabel. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga anti-korupsi tersebut.
Apa Dampak Kasus Ini Terhadap Citra MPR RI?
Kasus dugaan gratifikasi ini tentu saja memberikan dampak negatif terhadap citra MPR RI sebagai lembaga negara. Oleh karena itu, MPR RI berkomitmen untuk bekerja sama dengan KPK dalam mengungkap kasus ini secara tuntas dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.
MPR RI juga mengimbau kepada seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak melakukan spekulasi yang dapat memperkeruh suasana. MPR RI berharap agar kasus ini dapat segera diselesaikan secara adil dan transparan, sehingga dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.
Kasus ini menjadi pengingat bagi seluruh lembaga negara dan aparatur sipil negara untuk selalu menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pencegahan korupsi harus menjadi prioritas utama dalam setiap aspek penyelenggaraan negara.
Detikcom juga turut berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi dengan menyelenggarakan ajang penghargaan bagi jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia, serta memberikan penghargaan kepada sosok polisi teladan. Hal ini menunjukkan komitmen media dalam mendukung upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
