Kabar terbaru datang dari sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM)! Presiden Prabowo Subianto baru saja menandatangani peraturan baru yang mengatur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian ESDM. Peraturan ini menyangkut jenis dan tarif PNBP, termasuk di dalamnya royalti batu bara yang menjadi sorotan utama.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025 ini merupakan revisi dari PP Nomor 26 Tahun 2022. Tujuannya? Tak lain adalah untuk mengoptimalkan PNBP, menyesuaikan dengan dinamika harga batu bara, menyeimbangkan keuntungan perusahaan dan negara, serta memperbaiki tata kelola industri pertambangan secara keseluruhan.
Salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah penyesuaian tarif royalti batu bara. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan bahwa tarif royalti batu bara sebenarnya cukup beragam, tergantung pada jenis izin usaha pertambangan (IUP) dan nilai kalori batu bara.
Kenapa Tarif Royalti Batu Bara Berbeda-beda?
Tarif royalti batu bara memang tidak seragam. Untuk IUP, misalnya, jika Harga Batu Bara Acuan (HBA) menembus US$ 90 per ton, tarif royalti akan naik dari 8% menjadi 9%. Namun, untuk batu bara dengan kalori di atas 5.200, tarif royalti tetap di angka maksimal, yaitu 13,5%. Sementara itu, untuk bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dengan kalori 5.200, tarif royalti yang dikenakan adalah 13,5%.
Tri Winarno juga menambahkan bahwa ada pembagian antara royalti dan penerimaan hasil tambang (PHT). Jika royalti naik, maka PHT akan turun, begitu juga sebaliknya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara keuntungan yang diperoleh perusahaan dan penerimaan negara.
Apa Dampak Kenaikan Royalti Bagi Pengusaha Batu Bara?
Kenaikan tarif royalti tentu akan berdampak pada pengusaha batu bara. Namun, pemerintah berupaya untuk menyeimbangkan antara keuntungan perusahaan dan penerimaan negara. Dengan adanya penyesuaian tarif ini, diharapkan industri pertambangan batu bara dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi negara, tanpa memberatkan pengusaha secara berlebihan.
Pemerintah juga berharap bahwa perubahan ini akan mendorong tata kelola industri pertambangan yang lebih baik. Dengan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi, diharapkan industri pertambangan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Bagaimana Peraturan Ini Mempengaruhi Harga Batu Bara?
Peraturan ini berpotensi mempengaruhi harga batu bara, meskipun dampaknya tidak bisa dipastikan secara langsung. Kenaikan tarif royalti bisa saja mendorong perusahaan untuk menaikkan harga jual batu bara. Namun, hal ini juga akan tergantung pada kondisi pasar global dan faktor-faktor lainnya.
Pemerintah akan terus memantau perkembangan harga batu bara dan dampaknya terhadap perekonomian. Jika diperlukan, pemerintah akan melakukan penyesuaian kebijakan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pasokan batu bara bagi kebutuhan dalam negeri.
Dengan adanya peraturan baru ini, diharapkan industri pertambangan batu bara dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan agar industri ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat.
