Isu jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) kembali mencuat di Jakarta. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan dengan mengenakan tarif pada kendaraan yang melintas di ruas jalan tertentu.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa ERP belum diterapkan saat ini. Namun, berbagai persiapan dan kajian terus dilakukan untuk mematangkan sistem ini.
Sebagai langkah transisi menuju ERP, Pemprov DKI Jakarta masih memberlakukan kebijakan ganjil genap di 25 ruas jalan. Kebijakan ini membatasi kendaraan berdasarkan angka terakhir pada plat nomor, sesuai dengan tanggal kalender.
Kenapa ERP Jadi Solusi Kemacetan?
ERP dianggap sebagai salah satu solusi efektif untuk mengatasi kemacetan di kota-kota besar. Dengan adanya tarif, diharapkan masyarakat akan mempertimbangkan penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum.
Selain itu, dana yang terkumpul dari ERP dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan transportasi umum, sehingga semakin menarik bagi masyarakat.
Pemprov DKI Jakarta juga terus berupaya meningkatkan infrastruktur transportasi umum. Beberapa proyek strategis yang sedang berjalan antara lain:
- Pembangunan MRT Fase 2 (Bundaran HI-Kota) untuk memperluas jaringan transportasi cepat.
- Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome-Manggarai) untuk meningkatkan konektivitas antarmoda.
- Pengembangan layanan Transjabodetabek untuk menjangkau wilayah penyangga.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan layanan gratis angkutan umum massal, seperti MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta, bagi 15 golongan masyarakat tertentu.
Siapa Saja yang Akan Terdampak ERP?
Jika ERP diterapkan, semua pengguna kendaraan pribadi yang melintas di ruas jalan yang dikenakan tarif akan terdampak. Namun, ada kemungkinan pengecualian untuk beberapa jenis kendaraan, seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan kendaraan dinas tertentu.
Pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari ERP, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi yang masif perlu dilakukan sebelum kebijakan ini diterapkan.
Pemprov DKI Jakarta sedang mengkaji sistem aplikasi untuk penerapan ERP. Belum ada keterangan pasti kapan ERP akan diterapkan di Jakarta.
Apa Alternatif Selain ERP untuk Mengatasi Kemacetan?
Selain ERP, ada beberapa alternatif lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemacetan, antara lain:
- Meningkatkan kualitas dan jangkauan transportasi umum.
- Membangun infrastruktur jalan yang memadai.
- Menerapkan sistem parkir yang efektif.
- Mendorong penggunaan sepeda dan berjalan kaki.
- Mengembangkan sistem kerja jarak jauh (work from home).
Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus memperbaiki infrastruktur transportasi guna mewujudkan mobilitas yang lebih efisien dan berkelanjutan. Berbagai kebijakan dan program terus dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
Fokus utama saat ini adalah peningkatan sarana dan prasarana transportasi umum massal, termasuk TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Diharapkan, dengan semakin baiknya layanan transportasi umum, masyarakat akan lebih memilih menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi.
