Kasus Mbah Tupon: Sertifikat Tanah Diblokir, Polisi Kejar Mafia Tanah?
Kasus dugaan penggelapan sertifikat tanah yang menimpa Mbah Tupon, seorang lansia asal Bantul, Yogyakarta, terus bergulir. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bergerak cepat melakukan penyelidikan. Kabar baiknya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah resmi memblokir sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa. Langkah ini diapresiasi oleh berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak kepemilikan tanah Mbah Tupon.
Mbah Tupon diduga menjadi korban mafia tanah setelah sertifikat tanah miliknya seluas 1.655 meter persegi beralih nama ke orang lain tanpa sepengetahuannya. Lebih parah lagi, sertifikat tersebut kemudian dijadikan agunan kredit sebesar Rp1,5 miliar di sebuah bank. Kasus ini mencuat dan menjadi viral, memicu gelombang dukungan dari masyarakat dan berbagai pihak.
Bagaimana Awal Mula Kasus Penggelapan Sertifikat Tanah Mbah Tupon?
Kasus ini bermula ketika Mbah Tupon diminta menandatangani berkas yang ternyata merupakan pengalihan hak atas tanahnya. Ia tidak mengetahui isi berkas tersebut karena keterbatasan kemampuan membaca dan menulis. Setelah pengalihan hak, sertifikat tanah tersebut diagunkan untuk mendapatkan pinjaman dari sebuah lembaga keuangan. Mbah Tupon baru mengetahui hal ini ketika proses lelang tanah akan dilakukan karena debitur tidak membayar kredit.
Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, yang turut menyoroti kasus ini, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN yang telah memblokir sertifikat tersebut. Pemblokiran ini penting untuk menghentikan proses pengalihan atau pelelangan tanah. Rieke juga mengindikasikan adanya praktik penipuan dalam proses pengagunan sertifikat. Ia mengingatkan semua pihak untuk tidak melakukan tindakan curang, terutama kepada kelompok rentan seperti lansia dengan literasi hukum yang terbatas.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, juga memberikan perhatian penuh terhadap kasus ini. Pemerintah Kabupaten Bantul siap memberikan pembelaan kepada Mbah Tupon untuk mendapatkan kembali hak-haknya. Bahkan, Bupati menawarkan Mbah Tupon untuk tinggal di rumah dinas Bupati demi keamanan dan mencegah intimidasi. Tawaran ini muncul karena Mbah Tupon sering didatangi orang yang tidak dikenal sejak kasus ini viral.
Apa Saja Langkah Hukum yang Ditempuh untuk Membantu Mbah Tupon?
Tim hukum Pembela Mbah Tupon yang terdiri dari sebelas pengacara, termasuk dari Pemkab Bantul, akan mengawal proses hukum kasus ini. Mereka akan menempuh jalur hukum hingga keluarnya keputusan pengadilan untuk mempercepat pemulihan sertifikat yang diduga digelapkan sejak 2021. Meskipun ada tawaran untuk menyelesaikan kasus ini melalui keadilan restoratif, tim hukum bersikukuh agar kasus ini sampai ke pengadilan untuk mendapatkan bukti adanya tindak pidana.
Kepala Kanwil BPN DIY, Dony Erwan Brilianto, menjelaskan bahwa pemblokiran sertifikat bersifat internal dan bertujuan untuk menghentikan sementara seluruh proses administrasi terkait tanah tersebut. Ia juga menekankan pentingnya peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjelaskan isi akta kepada pemilik tanah, terutama kepada masyarakat yang tidak mampu membaca atau menulis. PPAT wajib menjelaskan secara lisan, bahkan dalam bahasa daerah, agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Bagaimana Masyarakat Bisa Terhindar dari Kasus Serupa?
Kasus Mbah Tupon menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat agar lebih waspada dalam memberikan kepercayaan, terutama dalam urusan legalitas lahan dan kredit. Proses pemberian pinjaman oleh perbankan juga harus dilakukan dengan verifikasi dan identifikasi yang detail. Masyarakat yang merasa menjadi korban mafia tanah diimbau untuk segera melapor ke kantor kepolisian terdekat agar bisa segera ditindaklanjuti.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, memastikan bahwa kasus Mbah Tupon menjadi perhatian serius dan telah ditangani dengan cepat. Ia juga mengimbau masyarakat untuk mengawasi proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Polda DIY. Kasus ini menjadi bukti bahwa masyarakat memiliki rasa gotong royong dan kepedulian yang tinggi. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan kasus Mbah Tupon dapat segera diselesaikan dan keadilan dapat ditegakkan.
Update: Hingga kini, kepolisian telah memeriksa sejumlah saksi dan terus melakukan pengembangan kasus ini. Masyarakat menantikan perkembangan selanjutnya dan berharap agar sertifikat tanah Mbah Tupon dapat segera dikembalikan.
