Polemik di sekitar Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) terus bergulir. Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal, mendesak Istana untuk segera berbenah diri, terutama dalam hal komunikasi publik. Hal ini menyusul drama pembatalan pengunduran diri Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO.

Syamsu Rizal menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pola komunikasi yang selama ini diterapkan. Menurutnya, pernyataan-pernyataan yang kurang tepat dari juru bicara Istana justru menimbulkan kontroversi dan kebingungan di tengah masyarakat.

“Pemerintah perlu membentuk sistem komunikasi yang terpadu dan profesional,” tegas Syamsu Rizal. Ia menambahkan, tim juru bicara yang solid dan terlatih sangat dibutuhkan untuk merespons isu-isu sensitif dengan tepat dan bijaksana.

Kenapa Komunikasi Publik Pemerintah Penting?

Komunikasi publik yang efektif adalah fondasi penting bagi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika komunikasi berjalan buruk, kepercayaan publik bisa terkikis. Hal ini bisa berdampak negatif pada berbagai aspek, mulai dari dukungan terhadap kebijakan pemerintah hingga stabilitas sosial.

Syamsu Rizal mencontohkan kasus pengiriman kepala babi ke kantor redaksi Tempo. Menurutnya, respons yang diberikan oleh juru bicara Istana saat itu kurang tepat dan tidak mencerminkan empati terhadap media yang menjadi korban teror.

“Seharusnya, juru bicara Istana menyampaikan pernyataan yang sesuai dengan konteks masalah yang terjadi,” ujarnya. Ia menekankan bahwa komunikasi yang baik harus diatur dan dipertimbangkan secara matang, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau kontroversi.

Selama ini, publik seringkali dibuat bingung oleh pola komunikasi yang tidak konsisten dari Istana. Hal ini perlu segera diperbaiki agar tercipta komunikasi yang jelas, transparan, dan dapat dipercaya.

Apa Dampaknya Jika Juru Bicara Pemerintah Tidak Profesional?

Juru bicara pemerintah memegang peranan penting dalam menyampaikan informasi kepada publik. Jika juru bicara tidak profesional, dampaknya bisa sangat merugikan. Pernyataan yang tidak bijaksana atau tidak akurat dapat merusak citra pemerintah, memicu konflik, dan bahkan mengancam stabilitas negara.

Syamsu Rizal mengingatkan bahwa juru bicara Istana mewakili institusi negara, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, setiap pernyataan yang disampaikan harus dipertimbangkan dengan matang dan berlandaskan pada kepentingan publik.

Keputusan Hasan Nasbi untuk mengundurkan diri, meskipun akhirnya dibatalkan, menunjukkan adanya masalah serius dalam tim komunikasi Istana. Syamsu Rizal menilai bahwa hal ini tidak bisa dianggap enteng dan perlu segera ditangani.

Bagaimana Solusi untuk Memperbaiki Komunikasi Publik Pemerintah?

Untuk memperbaiki komunikasi publik pemerintah, beberapa langkah konkret perlu diambil:

• Membentuk tim komunikasi yang solid dan profesional, terdiri dari individu-individu yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang komunikasi.
• Menyusun strategi komunikasi yang jelas dan terarah, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti target audiens, pesan kunci, dan saluran komunikasi yang efektif.
• Memberikan pelatihan yang memadai kepada juru bicara pemerintah, agar mereka mampu merespons isu-isu sensitif dengan tepat dan bijaksana.
• Membangun sistem komunikasi yang terpadu, sehingga informasi dapat disampaikan secara konsisten dan akurat kepada publik.
• Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam komunikasi publik, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar dan dapat dipercaya.

Hasan Nasbi sendiri mengakui bahwa ada masalah yang tidak bisa ia atasi, yang menjadi alasan awalnya untuk mengundurkan diri. Namun, ia kemudian diperintahkan untuk melanjutkan tugasnya oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan Sekretaris Kabinet (Seskab), yang berjanji akan membantu menyelesaikan masalah tersebut.

Hasan Nasbi juga menegaskan bahwa hubungannya dengan pihak Istana baik-baik saja. Ia membantah bahwa pengunduran dirinya disebabkan oleh kemarahan atau perasaan tidak enak.

“Saya ada pertemuan dengan Presiden, kemudian saya ada bertemu dengan Pak Mensesneg, bertemu juga dengan Bapak Seskab, dan pada momen itu saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO,” ujarnya.

Ia menekankan loyalitasnya kepada Presiden, sehingga ia mengikuti perintah untuk tetap menjabat sebagai Kepala PCO. “Begitu diperintahkan untuk melanjutkan ya sudah kita sebagai bawahan beliau, sebagai anak bawahan beliau ya patuh untuk melanjutkannya,” kata Hasan.

Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah untuk lebih serius dalam mengelola komunikasi publik. Dengan komunikasi yang baik, pemerintah dapat membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan dukungan terhadap kebijakan, dan menciptakan stabilitas sosial.