“`html

Bali menolak keras keberadaan preman yang bersembunyi di balik organisasi masyarakat (ormas). Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir ormas yang meresahkan dan mengganggu ketertiban.

Koster menekankan pentingnya mengembalikan penyelesaian masalah ke akar budaya, yaitu desa adat. Menurutnya, jika lembaga seperti pecalang sudah kuat, Bali tidak memerlukan ormas yang membawa agenda tersembunyi dengan kedok menjaga Bali.

Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap maraknya pemberitaan mengenai premanisme yang mengganggu investasi, termasuk pabrik mobil listrik BYD dan VinFast di Indonesia. Media asing bahkan menyoroti masalah ini, menyebutnya sebagai ancaman bagi revolusi kendaraan listrik di Indonesia.

Kenapa Premanisme Jadi Sorotan di Indonesia?

Premanisme kembali menjadi perhatian publik setelah sejumlah investor asing mengeluhkan gangguan keamanan dan ketidakpastian hukum. Aksi intimidasi, pemalakan, dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok preman tidak hanya mengganggu operasional perusahaan, tetapi juga merusak citra Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang aman dan kondusif.

Baru-baru ini, sekelompok anggota ormas bahkan menggeruduk dan mengamuk di kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi, menunjukkan bahwa aksi premanisme tidak hanya menyasar sektor bisnis, tetapi juga lembaga pemerintahan.

Gubernur Koster menegaskan bahwa siapa pun yang menyalahgunakan nama organisasi untuk meresahkan masyarakat akan berhadapan langsung dengan adat dan negara. Ia juga menyoroti kemunculan ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Bali yang menjadikan Yosef Nahak sebagai ketua.

Bagaimana Bali Melawan Premanisme?

Pemerintah Provinsi Bali (Pemprov Bali) mengandalkan sistem keamanan terpadu desa adat (sipandu beradat) yang melibatkan aparat keamanan dan pecalang. Selain itu, Pemprov Bali mendukung program Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, yaitu Bale Paruman Adhyaksa dan Bale Restorative Justice, sebagai contoh baik yang semestinya dikembangkan.

Bale Paruman Adhyaksa berbasis hukum adat dianggap sebagai benteng baru yang mampu menekan kriminalitas sosial tanpa harus menempuh jalur pengadilan. Kepala Kejati Bali, Ketut Sumedana, menjelaskan bahwa bale paruman bukan sekadar simbol, melainkan bentuk nyata revitalisasi hukum adat yang sudah terbukti menyelesaikan masalah atau konflik perdata dan sosial dengan cara damai.

Koster menegaskan bahwa kehadiran balai ini adalah kearifan lokal yang semestinya diperkuat sebab menekan permasalahan dan menjaga ketertiban. Dengan demikian, tidak perlu hadir preman berkedok ormas di tengah masyarakat, katanya.

Apa Akar Masalah Premanisme di Indonesia?

Menurut South China Morning Post, preman diduga memiliki hubungan dengan elit politik dan aparat penegak hukum. Jejak sejarahnya dapat ditelusuri hingga era kolonial Belanda, ketika penegak lokal digunakan untuk mengumpulkan kekayaan bagi penjajah. Kini, mereka telah menjadi kekuatan yang mengakar dalam struktur ekonomi dan politik nasional.

Ian Wilson, dosen senior di Murdoch University Australia, menjelaskan bahwa gangguan preman terhadap investasi besar bukanlah hal yang mengejutkan. Perusahaan kerap membayar preman atau menawarkan mereka pekerjaan sebagai satpam atau petugas kebersihan. Namun, masalah menjadi rumit jika kelompok ini merupakan bagian dari organisasi massa besar, atau ormas.

Enam anggota ormas yang membakar dan merusak mobil operasional Polres Metro Depok telah ditangkap, menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak tinggal diam dalam menghadapi aksi premanisme.

Gubernur Koster menegaskan bahwa masalah premanisme bukan hanya urusan hukum, tetapi juga pertaruhan masa depan Bali. Ia menekankan bahwa Badung adalah jantung pariwisata, dan pihaknya tidak bisa membiarkan ruang publik dirusak oleh perilaku liar berkedok organisasi.

“`