Pemerintah Indonesia semakin gencar menertibkan organisasi kemasyarakatan (ormas). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menegaskan bahwa ormas yang tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar di Kemendagri akan ditindak tegas. Penertiban ini dilakukan untuk memastikan semua ormas beroperasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Mendagri menjelaskan bahwa ormas yang terdaftar namun tidak berbadan hukum akan dikenakan sanksi administratif oleh Kemendagri jika melanggar aturan. Sementara itu, ormas yang berbadan hukum akan ditindak oleh Kementerian Hukum jika melakukan pelanggaran hukum. Hal ini disampaikan saat menjelaskan tugas Satuan Tugas (Satgas) Premanisme dan Ormas yang dibentuk Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Kenapa Pemerintah Lebih Ketat Terhadap Ormas?
Penertiban ormas ini bertujuan untuk memperkuat penegakan regulasi yang sudah ada. Pemerintah ingin memastikan bahwa semua ormas beroperasi secara transparan dan akuntabel, serta tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Langkah ini juga diambil untuk mencegah penyalahgunaan ormas sebagai kedok untuk kegiatan ilegal.
Di sisi lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya sinergitas antar-stakeholder dalam menangani kejahatan siber. Hal ini disampaikan saat menghadiri Program Mentoring Berbasis Resiko (Promensisko) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme (TPPT) dari kejahatan siber. Kapolri berharap program ini dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam menangani TPPU dan TPPT yang berawal dari kejahatan siber.
Kapolri juga menyoroti bahwa perjudian dan penipuan online menjadi kejahatan siber yang paling banyak terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, keamanan di ruang siber menjadi tanggung jawab bersama semua pihak. Pemerintah terus berupaya meningkatkan keamanan siber melalui berbagai program dan kerjasama dengan berbagai pihak.
Bagaimana Jika Ormas Melakukan Tindak Pidana?
Meskipun Kemendagri berwenang memberikan sanksi administratif, Mendagri menegaskan bahwa jika ormas melakukan tindak pidana, maka kepolisian akan turun tangan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh ormas.
Selain isu ormas, Dinas Kesehatan Kota Bogor sedang menyelidiki kasus keracunan yang menimpa puluhan siswa. Diduga, keracunan ini disebabkan oleh paket makan bergizi gratis (MBG) yang mereka konsumsi. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penyelidikan epidemiologi dan pemeriksaan terhadap sampel makanan serta kondisi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Berdasarkan data sementara, puluhan siswa mengalami keluhan seperti diare ringan, mual, muntah, dan demam setelah mengonsumsi paket MBG. Kasus ini pertama kali dilaporkan pada tanggal 7 Mei 2025. Pihak Dinas Kesehatan masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti keracunan tersebut.
Apa Tindakan yang Dilakukan Jika Terjadi Keracunan Makanan?
Jika terjadi keracunan makanan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah segera mencari pertolongan medis. Selain itu, penting untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang, seperti Dinas Kesehatan, agar dapat dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Jangan lupa untuk menyimpan sisa makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan sebagai sampel untuk pemeriksaan laboratorium.
Kasus keracunan ini menjadi perhatian serius, terutama karena terkait dengan program makan bergizi gratis yang seharusnya memberikan manfaat positif bagi kesehatan anak-anak. Pemerintah daerah dan pihak terkait diharapkan dapat segera menemukan penyebab keracunan dan mengambil langkah-langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
