Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Indonesia tengah menjadi sorotan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pasalnya, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 masih jauh dari harapan. Mendagri, dalam sebuah rapat koordinasi virtual, menekankan pentingnya percepatan realisasi APBD agar target-target pembangunan daerah dapat tercapai.
Menurut data yang dihimpun hingga akhir April 2025, realisasi belanja APBD secara nasional baru mencapai Rp214,88 triliun atau sekitar 15,44%. Angka ini, meski secara nominal lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya (Rp212,46 triliun), namun secara persentase justru mengalami penurunan. Tahun lalu, realisasi belanja APBD mencapai 16,32% pada periode yang sama.
Mendagri mengingatkan bahwa rendahnya realisasi belanja APBD dapat berdampak signifikan pada perekonomian daerah. Belanja pemerintah merupakan salah satu motor penggerak utama ekonomi, dan jika tersendat, sektor swasta pun akan ikut merasakan dampaknya.
Kenapa Realisasi APBD Bisa Lambat?
Ada beberapa faktor yang menyebabkan lambatnya realisasi APBD. Salah satunya adalah proses pengadaan barang dan jasa yang berbelit-belit. Keraguan terhadap penggunaan e-katalog juga menjadi penghambat. Selain itu, ketidakpastian dan kehati-hatian yang berlebihan dalam proses lelang juga turut berkontribusi pada rendahnya penyerapan anggaran.
Mendagri juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Realisasi pendapatan APBD secara keseluruhan hingga saat ini mencapai Rp292,75 triliun atau 21,88%. Jika pendapatan tidak optimal, maka belanja untuk pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga akan terhambat.
Dalam rapat koordinasi tersebut, hadir pula Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS). Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan perspektif yang komprehensif kepada para kepala daerah mengenai proses pengadaan barang dan jasa, serta tren pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
Apa Dampaknya Jika APBD Tidak Segera Direalisasikan?
Mendagri menegaskan bahwa rendahnya realisasi belanja APBD akan menurunkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan berdampak negatif pada berbagai sektor, termasuk sektor swasta. Lebih jauh lagi, program-program prioritas daerah, seperti penanggulangan kemiskinan ekstrem, peningkatan gizi masyarakat, dan janji-janji politik kepala daerah, juga terancam tidak dapat terealisasi.
Mendagri mengimbau kepada Pemda yang telah berhasil meningkatkan realisasi pendapatan agar secara paralel juga meningkatkan realisasi belanja. Ia menekankan bahwa percuma memiliki uang banyak jika hanya disimpan saja dan tidak beredar di masyarakat. Hal ini justru akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Bagaimana Cara Mempercepat Realisasi APBD?
Untuk mempercepat realisasi APBD, Mendagri meminta Pemda untuk segera mengatasi berbagai kendala yang ada di lapangan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:
- Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan e-katalog dan menyederhanakan prosedur lelang.
- Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.
- Memantau secara ketat realisasi anggaran dan mengambil tindakan korektif jika terjadi keterlambatan.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Mendagri berharap dengan upaya bersama, realisasi APBD tahun 2025 dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Pentingnya realisasi APBD tidak bisa dianggap remeh. Ini adalah kunci untuk membuka potensi ekonomi daerah dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
