Isu seputar keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat dan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Menanggapi hal ini, Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, menyarankan agar ijazah tersebut ditunjukkan ke publik untuk mengakhiri polemik yang berkepanjangan.
Megawati menyampaikan pernyataan ini dalam sebuah acara peluncuran buku di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Ia menyoroti ramainya perdebatan mengenai keabsahan ijazah Jokowi, mempertanyakan kebenarannya di tengah banyaknya spekulasi yang beredar.
Menanggapi saran Megawati, kuasa hukum Presiden Jokowi, Rivai Kusumanegara, menjelaskan bahwa ijazah asli kliennya telah diserahkan kepada Bareskrim Polri. Rivai juga menyoroti bahwa isu ini telah dipolitisasi dan bertujuan untuk menjatuhkan nama baik Jokowi.
Rivai menambahkan, sejak awal pihaknya menduga bahwa permintaan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) agar Jokowi membuka ijazahnya bukanlah untuk menguji kebenaran, melainkan untuk mencari-cari kesalahan dan mendiskreditkan. Ia menunjuk pada fakta bahwa Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Rektor dan Dekannya telah menunjukkan salinan ijazah dan menjelaskan keabsahannya. Namun, pihak-pihak tertentu justru mempermasalahkan hal-hal teknis seperti jenis huruf dan foto yang tertera di ijazah.
Kenapa Isu Ijazah Jokowi Kembali Mencuat?
Pertanyaan ini seringkali muncul di benak masyarakat. Isu ijazah Jokowi sebenarnya bukan hal baru. Beberapa waktu lalu, sejumlah pihak menggugat keabsahan ijazah tersebut ke pengadilan. Meskipun demikian, gugatan tersebut ditolak oleh pengadilan, dan UGM sebagai pihak yang mengeluarkan ijazah telah memberikan klarifikasi mengenai keabsahannya. Namun, isu ini terus bergulir dan kembali mencuat ke permukaan, terutama di media sosial dan forum-forum diskusi online.
Rivai menegaskan bahwa persoalan ini tidak sesederhana yang dipahami, melainkan telah dipolitisasi dengan tujuan menjatuhkan kliennya. Untuk menghindari kegaduhan, pihaknya menyerahkan proses hukum kepada pihak berwajib. Ia juga menyayangkan bahwa pihak-pihak tertentu terus mempermasalahkan hal-hal kecil, padahal UGM telah memberikan penjelasan yang memadai.
Apa Dampak Polemik Ijazah Terhadap Citra Presiden?
Polemik ijazah ini tentu saja dapat berdampak pada citra Presiden Jokowi. Meskipun telah ada klarifikasi dari UGM dan proses hukum yang berjalan, isu ini tetap dapat menimbulkan keraguan di sebagian masyarakat. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak menyukai Jokowi untuk menyerang dan mendiskreditkan dirinya.
Namun, penting untuk diingat bahwa Jokowi telah menjabat sebagai presiden selama dua periode dan telah menunjukkan kinerja yang signifikan dalam berbagai bidang. Keberhasilan pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas ekonomi adalah beberapa contoh pencapaian Jokowi yang tidak dapat dipungkiri.
Bagaimana Seharusnya Masyarakat Menyikapi Isu Ini?
Dalam menyikapi isu ini, masyarakat diharapkan untuk tetap tenang dan rasional. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Verifikasi setiap informasi yang diterima sebelum mempercayainya dan menyebarkannya. Percayakan proses hukum kepada pihak berwajib dan hindari menyebarkan ujaran kebencian atau fitnah.
Penting untuk diingat bahwa Indonesia adalah negara hukum. Setiap warga negara memiliki hak untuk mencari keadilan dan kebenaran melalui jalur hukum yang sah. Namun, proses hukum harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.
Polemik ijazah ini diharapkan dapat segera diselesaikan secara tuntas dan transparan. Dengan demikian, masyarakat dapat kembali fokus pada isu-isu yang lebih penting dan mendesak, seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi, peningkatan kualitas pendidikan, dan penegakan hukum yang adil.
