Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga kini belum menunjuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) baru. Situasi ini muncul setelah Sekjen sebelumnya, Hasto Kristiyanto, berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hasto didakwa oleh KPK terkait kasus dugaan suap kepada mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan, sebesar Rp 600 juta. Suap ini diduga bertujuan untuk memuluskan proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 atas nama Harun Masiku. Selain itu, Hasto juga didakwa menghalangi penyidikan kasus tersebut, di mana Harun Masiku telah menjadi buron sejak tahun 2020.
Dalam kasus ini, Hasto tidak bertindak sendiri. Ia disebut bekerja sama dengan orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah, dan Saeful Bahri. Donny kini telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara Saeful Bahri sudah divonis bersalah. Namun, Harun Masiku masih belum tertangkap.
Kenapa PDIP Belum Menunjuk Sekjen Baru?
Menurut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP, Utut Adianto, penentuan Sekjen partai sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Utut menjelaskan bahwa dalam tradisi PDIP, pemilihan Sekjen tidak dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung. Megawati memiliki hak prerogatif untuk menunjuk langsung siapa yang akan mengisi posisi tersebut.
Utut menambahkan, Kalau di PDI itu nggak pemilihan (terkait sekjen) misalnya Ibu (Megawati) aklamasi ketua umum, nanti Ibu yang menyusun kabinetnya, Ibu formatur tunggal. Pernyataan ini menegaskan bahwa Megawati memiliki peran sentral dalam menentukan struktur kepengurusan partai.
Utut juga mengaku belum mengetahui nama-nama yang masuk dalam bursa calon Sekjen PDIP. Hal ini menunjukkan bahwa proses penunjukan masih sangat tertutup dan hanya melibatkan lingkaran terbatas di sekitar Megawati.
Siapa Seharusnya Menggantikan Nazaruddin Kiemas di DPR?
Kasus ini juga menyeret nama Nazaruddin Kiemas, anggota DPR yang meninggal dunia. Seharusnya, Riezky Aprilia yang berhak menggantikan Nazaruddin Kiemas karena memiliki suara terbanyak kedua dalam pemilihan. Namun, Hasto diduga berupaya agar Harun Masiku yang menggantikan posisi tersebut.
Hasto bahkan disebut meminta Mahkamah Agung (MA) untuk memberikan fatwa terkait hal ini. Upaya ini diduga sebagai bagian dari strategi untuk memuluskan jalan Harun Masiku menjadi anggota DPR melalui jalur PAW.
Apa Dampak Kasus Ini Bagi PDIP?
Kasus yang melibatkan Hasto ini tentu menjadi pukulan telak bagi PDIP. Sebagai partai besar dengan sejarah panjang, PDIP harus menghadapi sorotan publik dan menjaga citra di tengah proses hukum yang berjalan. Penundaan penunjukan Sekjen baru juga menimbulkan spekulasi dan pertanyaan di kalangan internal partai maupun masyarakat luas.
PDIP kini berada di persimpangan jalan. Keputusan Megawati dalam menunjuk Sekjen baru akan menjadi penentu arah partai ke depan. Apakah PDIP akan memilih figur yang bersih dan berintegritas untuk memulihkan kepercayaan publik, atau justru memilih figur yang kontroversial dan berpotensi menimbulkan masalah baru?
Publik tentu akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menantikan langkah-langkah yang akan diambil oleh PDIP. Integritas dan transparansi menjadi kunci bagi PDIP untuk keluar dari krisis ini dan kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Indonesia.
Detikcom bersama Polri mempersembahkan ajang penghargaan bagi polisi teladan. Kisah inspiratif para kandidat dapat dibaca di sini.
