Kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden Joko Widodo akhirnya menemui titik terang. Bareskrim Polri telah menghentikan penyelidikan kasus ini karena tidak menemukan adanya unsur pidana.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, menjelaskan bahwa penyelidikan dilakukan berdasarkan aduan masyarakat yang diajukan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA). Aduan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh polisi dengan melakukan serangkaian penyelidikan.
Hasilnya, penyidik telah melakukan gelar perkara dan memutuskan bahwa tidak ada tindak pidana dalam kasus ini. Djuhandhani juga menegaskan bahwa hasil penyelidikan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada Presiden Jokowi.
Penyelidik juga telah menguji ijazah sarjana kehutanan atas nama Joko Widodo yang dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985. Pengujian dilakukan secara laboratoris dengan membandingkan sampel ijazah tersebut dengan sampel dari tiga rekan Jokowi saat kuliah di UGM. Hasilnya, bukti dan pembandingnya identik.
Kenapa Kasus Ijazah Jokowi Sempat Mencuat?
Kasus ini bermula dari adanya tudingan yang menyebutkan bahwa ijazah yang digunakan oleh Presiden Jokowi adalah palsu. Tudingan ini kemudian menjadi viral di media sosial dan memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Beberapa pihak bahkan melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian.
Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik, menduga bahwa pihak-pihak yang sejak awal meragukan keaslian ijazah Jokowi kemungkinan besar tidak akan menerima hasil penyelidikan polisi. Ia juga menyinggung proses hukum yang sedang berjalan terhadap Roy Suryo terkait kasus ini.
Freddy berharap kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat dalam menjalankan kebebasan berekspresi. Ia menekankan bahwa kebebasan berekspresi harus didasari oleh fakta dan tidak boleh digunakan untuk menyerang kehormatan orang lain.
Apa Dampak Hukum dari Tudingan Ijazah Palsu?
Meskipun penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu telah dihentikan, beberapa pihak yang terlibat dalam penyebaran tudingan tersebut masih menghadapi proses hukum. Presiden Jokowi sendiri telah melaporkan sejumlah orang ke Polda Metro Jaya atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik.
Freddy berharap proses hukum yang sedang berjalan dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi memang dijamin oleh undang-undang, namun tidak boleh melanggar hak dan kebebasan orang lain.
Bagaimana Masyarakat Seharusnya Menyikapi Informasi yang Beredar?
Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Sebelum mempercayai dan menyebarkan sebuah informasi, sebaiknya dilakukan verifikasi terlebih dahulu untuk memastikan kebenarannya.
Freddy juga mengingatkan bahwa kritik harus disampaikan berdasarkan fakta dan bersifat objektif untuk memperbaiki kesalahan. Sementara itu, fitnah tidak berdasarkan fakta, hanya asumsi dan kebohongan, serta bertujuan untuk merusak reputasi dan menimbulkan konflik.
Dengan adanya kasus ini, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Kebebasan berekspresi memang penting, namun harus dilakukan dengan bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain.
