Komite sekolah, sebuah badan yang seharusnya menjadi jembatan emas antara sekolah, orang tua, dan masyarakat, sayangnya terkadang justru menjadi sumber masalah. Dibentuk dengan tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas pendidikan, komite ini memiliki peran penting dalam mendukung kinerja sekolah dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik.
Idealnya, komite sekolah berfungsi sebagai mitra strategis bagi sekolah. Mereka bertugas memberikan dukungan moral, finansial, dan operasional. Contohnya, komite yang aktif bisa menggalang dana untuk membangun fasilitas sekolah seperti laboratorium atau perpustakaan, sehingga siswa memiliki akses pendidikan yang lebih baik.
Selain itu, komite sekolah juga berperan sebagai penghubung antara orang tua dan pihak sekolah. Mereka menampung aspirasi dan masukan dari masyarakat, lalu menyampaikannya kepada sekolah. Dengan begitu, kebijakan yang diambil sekolah bisa lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa dan orang tua.
Kenapa Komite Sekolah Bisa Jadi Masalah?
Namun, kenyataan di lapangan tidak selalu seindah harapan. Beberapa komite sekolah justru menyimpang dari fungsi awalnya. Alih-alih menjadi mitra, mereka malah menjadi perpanjangan tangan sekolah untuk mengumpulkan dana dari orang tua siswa dengan cara yang tidak sesuai aturan. Pungutan liar, dengan dalih uang gedung, uang kegiatan, atau iuran pembangunan, sering kali membuat resah para orang tua.
Masalah ini diperparah dengan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana. Banyak orang tua yang tidak tahu secara rinci ke mana uang yang mereka sumbangkan digunakan. Bahkan, ada kasus di mana dana tersebut diselewengkan oleh oknum tertentu. Tentu saja, hal ini sangat merugikan siswa dan mencoreng citra pendidikan.
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 yang melarang pungutan liar di sekolah. Aturan ini seharusnya menjadi panduan bagi sekolah dan komite dalam mengelola keuangan. Namun, implementasinya masih perlu ditingkatkan.
Bagaimana Seharusnya Pengelolaan Keuangan Komite Sekolah?
Pengelolaan keuangan komite sekolah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Laporan keuangan harus dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk orang tua, guru, dan masyarakat. Dengan begitu, semua pihak bisa memantau penggunaan dana dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan siswa.
Selain itu, orang tua juga perlu diedukasi mengenai hak dan kewajiban mereka. Mereka harus memahami bahwa kontribusi yang mereka berikan bersifat sukarela dan tidak boleh dipaksakan. Sekolah dan komite juga harus mematuhi aturan yang berlaku, khususnya terkait larangan pungutan liar.
Apa yang Bisa Dilakukan Agar Komite Sekolah Kembali ke Jalur yang Benar?
Untuk mencegah penyimpangan, pengawasan yang ketat dari pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa kebutuhan dasar sekolah terpenuhi tanpa harus membebani orang tua siswa. Masyarakat juga harus aktif memantau kinerja komite sekolah dan melaporkan jika ada indikasi penyimpangan.
Keberadaan komite sekolah memiliki potensi besar untuk mendukung kinerja sekolah dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik. Mereka bisa menjadi jembatan komunikasi antara orang tua dan pihak sekolah, sehingga aspirasi dan masukan dari masyarakat dapat tersampaikan dengan baik.
Namun, potensi ini hanya bisa terwujud jika komite sekolah dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel. Pengawasan yang ketat, edukasi kepada orang tua, dan komitmen untuk menjunjung tinggi kepentingan siswa di atas segalanya adalah kunci untuk mengembalikan komite sekolah ke tujuan utamanya, yaitu menjadi mitra strategis bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.
Dengan begitu, komite sekolah tidak lagi menjadi momok yang menakutkan bagi orang tua, tetapi menjadi harapan untuk pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia.
