Kebijakan penghapusan pekerjaan rumah (PR) yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menuai berbagai tanggapan. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat turut memberikan respons terkait wacana ini. Menurutnya, pemberian PR sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan pendidik.

Atip menjelaskan bahwa keputusan mengenai perlu atau tidaknya PR sangat tergantung pada kondisi masing-masing satuan pendidikan. Hal ini dikarenakan setiap daerah, sekolah, dan mata pelajaran memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga kebutuhan belajar siswa pun bervariasi.

“Ya, itu (pemberian PR) sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan pendidik ya,” kata Atip saat ditemui di Kampus UPI Bandung.

Kenapa PR Jadi Kontroversi? Apakah Benar-Benar Efektif?

Gagasan penghapusan PR ini muncul karena adanya kekhawatiran bahwa PR justru membebani siswa dan mengurangi waktu mereka untuk beraktivitas di luar sekolah. Dedi Mulyadi berpendapat bahwa anak-anak seharusnya memiliki waktu untuk membaca buku dengan santai, bermusik, berolahraga, membantu orang tua, atau melakukan kegiatan lain yang lebih produktif.

Dedi Mulyadi juga menyoroti bahwa PR seringkali dikerjakan oleh orang tua siswa, sehingga tidak efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Ia meyakini bahwa dengan menghapus PR, anak-anak akan merasa lebih nyaman di rumah dan memiliki waktu yang lebih berkualitas.

“Saya pengin anak di rumah itu baca buku dengan relax, bermusik, berolahraga, membantu orang tuanya punya warung, punya toko, ke sawah, ke kebon, ujar Dedi.

Namun, perlu diingat bahwa efektivitas PR juga bergantung pada bagaimana PR tersebut dirancang dan diberikan. PR yang baik seharusnya relevan dengan materi pelajaran, menantang, dan mendorong siswa untuk berpikir kritis. PR juga dapat membantu siswa untuk melatih kemandirian dan tanggung jawab.

Bagaimana Seharusnya Pemerintah Daerah Menyikapi Kebijakan Pendidikan Nasional?

Wamendikdasmen Atip Latipulhayat menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan pendidikan. Pendidikan dasar dan menengah merupakan bagian dari kerangka kebijakan nasional yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga perlu adanya kerjasama dan tanggung jawab bersama antara pusat dan daerah.

“Kemudian berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, karena itu juga diamanatkan oleh peraturan, harus berkoordinasi,” ujar Atip.

Atip mengakui bahwa pemerintah daerah memiliki ruang untuk menyusun kebijakan pendidikan, namun kebijakan tersebut harus tetap mengacu pada regulasi yang berlaku dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan di daerah sejalan dengan tujuan pendidikan nasional.

Lalu, Apa Solusi Terbaik untuk PR: Dihapus Total atau Dimodifikasi?

Melihat berbagai sudut pandang, tampaknya solusi terbaik bukanlah menghapus PR secara total, melainkan memodifikasi jenis dan cara pemberian PR. Guru perlu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan siswa dalam memberikan PR. PR sebaiknya tidak memberatkan, tetapi justru memotivasi siswa untuk belajar lebih lanjut.

Beberapa alternatif yang bisa dipertimbangkan antara lain:

• Memberikan PR yang lebih kreatif dan menyenangkan, seperti membuat proyek, melakukan observasi, atau menulis cerita.
• Mengurangi kuantitas PR dan fokus pada kualitas pemahaman siswa.
• Memberikan PR yang bersifat individual, sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing siswa.
• Memanfaatkan teknologi dalam pemberian PR, seperti menggunakan aplikasi atau platform pembelajaran online.

Dengan pendekatan yang lebih bijaksana, PR dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka. Yang terpenting adalah komunikasi yang baik antara guru, siswa, dan orang tua, sehingga PR dapat diberikan dan dikerjakan dengan optimal.

Wamendikdasmen Atip Latipulhayat juga menambahkan, Karena proses belajar di tiap sekolah bisa berbeda, maka guru sebagai pendidik yang paling memahami kebutuhan siswanya.