Kabar terbaru datang dari hubungan Kamboja dan Thailand. Setelah negosiasi alot dan insiden perbatasan yang memakan korban, Kamboja secara resmi membawa sengketa perbatasan dengan Thailand ke Mahkamah Internasional (ICJ). Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, mengumumkan langkah ini melalui media sosial, menegaskan bahwa penyelesaian damai melalui hukum internasional adalah pilihan terbaik.
Keputusan ini diambil setelah serangkaian perundingan bilateral yang tak membuahkan hasil. Bahkan, bentrokan bersenjata sempat terjadi, menambah panasnya tensi di antara kedua negara. Kamboja merasa bahwa jalur hukum internasional adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa yang telah berlangsung lama ini.
Kenapa Kamboja Memilih Jalur Hukum Internasional?
Menurut Hun Manet, ada empat wilayah perbatasan yang sangat rumit dan berpotensi memicu konflik bersenjata. Ia menilai, mekanisme bilateral tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Kamboja bahkan telah mengajak Thailand untuk bersama-sama membawa kasus ini ke ICJ, namun tampaknya ajakan tersebut belum direspon positif oleh pihak Thailand.
Thailand sendiri, sebelumnya telah menyatakan bahwa mereka tidak mengakui yurisdiksi ICJ dalam sengketa perbatasan ini. Mereka lebih memilih penyelesaian melalui perundingan bilateral. Namun, dengan langkah Kamboja yang membawa masalah ini ke ICJ, situasinya menjadi semakin kompleks.
Konflik terbaru terjadi pada akhir Mei lalu, yang mengakibatkan seorang tentara Kamboja tewas dalam bentrokan singkat. Insiden ini semakin mempertegas urgensi untuk mencari solusi yang permanen dan menghindari eskalasi lebih lanjut.
Sebagai bentuk protes terhadap sikap Thailand, Kamboja juga mengumumkan beberapa langkah tegas. Salah satunya adalah rencana untuk menghentikan pembelian listrik, bandwidth internet, dan produk-produk lain dari Thailand. Langkah ini menunjukkan keseriusan Kamboja dalam menanggapi sengketa perbatasan ini.
Apa Dampak Keputusan Kamboja Bagi Hubungan Kedua Negara?
Keputusan Kamboja untuk membawa sengketa ini ke ICJ tentu akan berdampak signifikan pada hubungan bilateral kedua negara. Proses hukum di ICJ bisa memakan waktu yang cukup lama dan hasilnya pun tidak bisa diprediksi. Sementara itu, ketegangan di perbatasan berpotensi terus berlanjut jika tidak ada langkah-langkah konkret untuk meredakannya.
Kamboja sendiri memiliki pengalaman dengan ICJ. Mereka pernah memenangkan sengketa terkait kuil Preah Vihear pada tahun 1962 dan meminta klarifikasi wilayah sekitarnya pada tahun 2013. Pengalaman ini mungkin menjadi salah satu faktor yang mendorong Kamboja untuk kembali menggunakan jalur hukum internasional.
Bagaimana Reaksi Thailand Terhadap Langkah Kamboja?
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Thailand terkait langkah Kamboja ini. Sebelumnya, Thailand hanya menyatakan akan melanjutkan diskusi dan implementasi bersama, serta berencana menjadi tuan rumah perundingan berikutnya pada bulan September. Namun, dengan diajukannya kasus ini ke ICJ, belum jelas apakah rencana perundingan tersebut akan tetap berjalan.
Situasi ini tentu menjadi perhatian bagi kawasan. Diharapkan, kedua negara dapat menahan diri dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat memperburuk situasi. Penyelesaian sengketa perbatasan secara damai dan sesuai dengan hukum internasional adalah kepentingan bersama bagi Kamboja, Thailand, dan stabilitas kawasan.
Kita akan terus memantau perkembangan situasi ini dan memberikan informasi terbaru seiring dengan berjalannya waktu.
